Majalah TEMPO, Prediksi Ekonomi 2011 Tanpa Prediksi Biaya Sosial

Posted on December 8, 2010

0


Majalah Mingguan TEMPO edisi 6-12 Desember 2010 memuat liputan khusus mengenai Proyeksi Ekonomi 2011. Sekilas liputan khusus itu cukup menarik. Dalam liputan itu membahas sektor ekonomi sektor riil dan finansial.

Namun bila dicermati agak mendalam, liputan khusus Proyeksi Ekonomi 2011 itu luput memprediksikan biaya sosial yang muncul dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada. Majalah TEMPO seperti belum beranjak dari sebuah paradigma lama bahwa persoalan ekonomi hanya persoalan pemerintah dan pengusaha sementara biaya sosial yang timbul dari kegiatan ekonomi tidak diperhitungkan.

Dalam tulisannya mengenai kelapa sawit yang berjudul “Tak Menciut Dirundung Protes” dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, target ekspor non migas Indonesia dengan CPO (Crude Palm Oil)  yang masih menjadi andalannya, akan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan tumbuh 11-12 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang berkisar pada angka 7-8,5 persen.

Majalah TEMPO kurang menggali apa dampak proyeksi kenaikan ekspor non-migas Indonesia yang masih mengandalkan dari produk CPO itu. Apakah itu artinya akan ada ekpansi besar-besaran perkebunan sawit di kawasan hutan yang tersisa di Indonesia? Jika iya, berapa biaya sosial yang muncul dari ekspansi perkebunan sawit itu? Potensi kehilangan keanekaragaman hayati dan munculnya bencana ekologi adalah beberapa biaya sosial yang luput diperhitungkan.

Dalam tulisan itu juga disebutkan bahwa industri sawit terganggu dengan kampanye lingkungan hidup Greenpeace. Namun narasumber untuk merespon kampanye lingkungan itu hanya datang dari pihak industri kelapa sawit. Tidak ada narasumber dari pihak aktivis Greenpeace.

Padahal jika ada narasumber dari pihak aktivis Greenpeace dapat digali lebih dalam mengenai biaya sosial yang timbul dari ekpansi besar-besaran perkebunan sawit.

***

Bukan hanya soal kelapa sawit. Ketika menulis soal pertumbuhan industri batu bara pun Majalah TEMPO luput memproyeksikan biaya sosial yang timbul. Dalam tulisan yang berjudul “Si Hitam Masih Membara” dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Dalam tulisan itu disebutkan selain persoalan infrastruktur, kendala pertumbuhan produksi batu bara adalah soal regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih sering bertabrakan, utamanya soal eksplorasi di hutan lindung.

“Indonesia bisa kehilangan momentum bagus bila kendala-kendala itu tak segera diatasi, ” ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Batu Bara Bob Kamandanu, seperti yang ditulis Majalah TEMPO.

Sekali lagi Majalah TEMPO luput menuliskan mengenai proyeksi biaya sosial yang muncul bila ijin pertambangan batu bara di kawasan hutan lindung dipermudah.

***

Luputnya proyeksi biaya sosial juga muncul dalam tulisan yang berjudul, “Rancak di Segitiga Emas”. Tulisan itu menggambarkan pertumbuhan kawasan komerisal, baik perkantoran dan apartemen di Jakarta.

PT Coldwell Banker Indonesia, seperti ditulis Majalah TEMPO, pertumbuhan property di Jakarta pada kuartal ke-3 mencapai 10-15 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.

Majalah TEMPO lupa mengaitkan pertumbuhan property di Jakarta dengan menyusutnya ruang terbuka hijau, kemacetan lalu lintas, polusi udara, krisis air bersih, sampah dan banjir di Jakarta. Semua persoalan itu menimbulan biaya sosial yang tidak sedikit.

Biaya sosial dari sebuah kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama ini jarang bahkan tidak pernah diperhitungkan. Pihak yang harus menanggung biaya sosial itu adalah masyarakat bukan perusahaan. Selama ini paradigma pembangunan arus utama menyingkirkan munculnya biaya sosial itu dalam rancangan kebijakan ekonomi dan investasi.

Sayang, Majalah TEMPO sepertinya masih belum beranjak dari paradigma pembangunan arus utama yang merugikan masyarakat itu.

Advertisements
Posted in: Uncategorized