Soal Pajak Progresif, Koran TEMPO Kurang Jeli

Posted on December 7, 2010

0


Pajak progresif bagi kendaraan bermotor mengemuka akhir-akhir ini. Seperti ditulis Koran TEMPO, 4 Desember 2010, pemberlakuan tarif pajak progresif itu akan diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Diharapkan pemberlakuan pajak progresif ini dapat mengerem keinginan warga Jakarta untuk membeli kendaraan bermotor pribadi.

Koran TEMPO pada 4 Desember 2010 menurunkan berita mengenai pajak progresif ini dengan judul, “Hatta: Pajak Progresif Bentuk Keadilan”. Narasumber dalam berita itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Rizwan Alamsyah.

Sekilas dari sisi keseimbangan berita di Koran TEMPO itu sudah terpenuhi. Ada pendapat dari pemerintah, Hatta Rajasa, yang mendukung penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor, dengan mengatakan sebagai bentuk keadilan. Ada pula pendapat Ketua Gaikindo yang menilai negatif pemberlakuan pajak progresif tersebut.

Namun sepertinya Koran TEMPO lupa bahwa para pihak yang berkepentingan dalam soal pajak progresif kendaraan bermotor bukan hanya pemerintah dan industri kendaraan bermotor. Ada kepentingan masyarakat yang lupa digali dalam berita itu.

Apa kepentingan masyarakat? Kepentingan masyarakat adalah tersedianya transportasi publik yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan terjangkau. Koran TEMPO dalam berita itu lupa menggali, apakah uang dari pajak progresif kendaraan bermotor itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan atau operasional transportasi publik di Jakarta? Sebagaimana diketahui bahwa berbagai infrastruktur  dan juga operasional transportasi publik di Jakarta, dari busway dan monorail, mengalami mengalami kendala karena persoalan pendanaan.

Jika uang dari pajak progresif kendaraan bermotor itu nantinya tidak dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan operasional transportasi publik, tapi justru dipakai untuk membangun jalan baru, baik berupa underpass, flyover dan jalan tol dalam kota, maka pemberlakuan pajak itu tidak akan berdampak pada pengurangan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Artinya, kepentingan publik tidak terakomodasi dalam pemberlakuan pajak itu.

Mengapa Koran TEMPO tidak jeli dalam memberitakan pajak progresif kendaraan bermotor ini?

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized